Menindaklanjuti arahan Menko PMK setelah kunjungan kerjanya Juli lalu, hari ini, 22 Agustus 2023, di Jakarta, Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Pemulihan Konflik Sosial Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Asril memimpin rapat yang secara khusus membahas pemulihan korban.
Sebagai tanggapan atas insiden kerusuhan di Kab. Dogiyai pada 13 Juli 2023, Kemenkopolhukam dan BNPB memaparkan langkah-langkah pemulihan yang diupayakan oleh pemerintah. Langkah-langkah ini mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta peran TNI/Polri dalam menjaga keamanan dan memberikan bantuan kepada korban.
Plt. Direktur Ketahanan Ekopoleksosbud Kemendagri mendorong pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Dogiyai, melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Kesbangpol, dan unsur lainnya. Tim ini bertugas menyusun rencana aksi pencegahan konflik dan memberikan informasi kepada masyarakat.
Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Tengah memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah, termasuk rekonsiliasi dengan tokoh masyarakat dan pemberian bantuan sosial bagi korban. Pj. Bupati Dogiyai juga menyampaikan perkembangan kondisi pasca konflik serta bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Langkah-langkah penanganan konflik sosial Kab. Dogiyai telah dimasukkan ke dalam Program Prioritas Tahun Anggaran 2024. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan memulihkan kondisi masyarakat.
Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko PMK menegaskan pentingnya fokus pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Upaya penanganan konflik harus bersifat permanen dan mencakup pembangunan lumbung pangan di Lembah Hijau.
Perwakilan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR menekankan perlunya jaminan keamanan dalam pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak di Papua Tengah. Kemensos juga membuka masukan atas kebutuhan pemulihan dan penanganan korban.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Pemprov Papua Tengah, dan berbagai kementerian terkait, menegaskan komitmen mereka dalam pemulihan konflik sosial di Kabupaten Dogiyai.
